Latest posts
-
LBH Gerimis Soroti Penanganan Perkara WNA di Kejati Papua Barat, Dugaan “Jual Beli Pasal”
PAPUAVERSE.COM, SORONG – Penanganan perkara tindak pidana keimigrasian yang melibatkan warga negara Inggris, Andrew John Miners, mendapat sorotan tajam dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis). Direktur LBH Gerimis, Yosep Titirlolobi, S.H., menduga terdapat kejanggalan dalam proses penanganan perkara setelah kasus tersebut dilimpahkan oleh penyidik Imigrasi Papua Barat kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua
-
Analisis Sementara Luka Tiga Warga Maybrat Akibat Senjata Tajam
PAPUAVERSE.COM, MANOKWARI – Aparat keamanan masih mendalami kasus dugaan kekerasan terhadap tiga warga di wilayah Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, pada 13 Agustus 2026. Dalam perkembangan terbaru, hasil analisis sementara aparat menyebut luka yang dialami ketiga korban bukan akibat tembakan, melainkan kuat diduga disebabkan oleh senjata tajam. “Hasil analisis sementara terhadap ketiga
-
LBH Gerimis Sentil Senator PFM soal RS Maleo: Jangan Asal Bicara, Cermati Aturan
PAPUAVERSE.COM, SORONG – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis), Yosep Titirlolobi, meminta Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, tidak terburu-buru meminta Pemerintah Kota Sorong mencabut izin operasional rumah sakit tersebut. Yosep justru meminta Senator Paul Finsen Mayor mencermati aturan yang mengatur tentang pendirian dan operasional rumah sakit
-
Diduga Lakukan Penipuan, Oknum Ketua Parpol di Maybrat Resmi Dipolisikan
PAPUAVERSE.COM, SORONG – Seorang oknum ketua partai politik tingkat Kabupaten Maybrat berinisial AT resmi dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Papua Barat Daya. AT dilaporkan warga Maybrat berinisial OY atas dugaan tindak pidana penipuan terkait persoalan utang senilai Rp1,447 miliar. Laporan tersebut disampaikan OY melalui kuasa hukumnya, Advokat Yosep Titirlolobi, S.H., dari Kantor
-
Tanpa UU, Tanah Ulayat Rentan: MRPB dan DPR Desak Negara Hadir Lindungi Masyarakat Adat
SINERGI PUSAT DAN DAERAH DORONG PENGESAHAN RUU MASYARAKAT ADAT Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dan MRPB Sepakat Perlindungan Hukum Adat Tak Bisa Ditunda PAPUAVERSE.COM, BINTUNI – Dorongan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat [RUU Masyarakat Adat] menguat dari dua arah. Di tingkat pusat, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan komitmen mempercepat pembahasan. Sementara di daerah,
-
Dari Teluk Bintuni ke Senayan: Desakan Pengakuan MHA dan Pengesahan RUU Masyarakat Adat Menguat
Amanat Pasal 18B UUD 1945: Fraksi PDI Perjuangan dan MRPB Dorong RUU Masyarakat Adat Segera Jadi UU PAPUAVERSE.COM, JAKARTA – Di tengah maraknya konflik agraria, suara dari Teluk Bintuni dan Senayan bertemu dalam satu tuntutan: negara harus segera memberi kepastian hukum bagi masyarakat adat. MRPB mendorong pengakuan MHA Marga Esnam dan Isbeined, sementara Fraksi PDI
-
LMA Ambel dan Kepala Suku Maya Desak Perda Royalti Sebelum Tambang Kembali Beroperasi
PAPUAVERSE.COM, SORONG – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Ambel Raja Ampat, Yulianus Thebu, bersama Kepala Suku Besar Maya Empat Pulau Besar, Mathius Samagita, menyatakan dukungan terhadap pembukaan kembali aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Namun, keduanya menegaskan bahwa aktivitas tambang harus dijalankan secara terbuka, sesuai aturan, serta menjamin hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah. Mathius Samagita
-
Menang di MA, Simon Petrus Baru Tinggal Tunggu Pelantikan sebagai Anggota DPRP PBD
PAPUAVERSE.COM, SORONG – Harapan Simon Petrus Baru untuk menjadi anggota DPR Papua Barat Daya (DPRP PBD) jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) semakin terbuka. Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gubernur Papua Barat Daya, serta pihak terkait dalam sengketa seleksi anggota DPRP PBD. Dengan putusan tersebut, perkara dinyatakan telah
-
Kuasa Hukum AR Nilai Penyidik Tipidkor Tebang Pilih, Desak Rumah Kasubag Keuangan Digeledah
PAPUAVERSE.COM, SORONG – Kuasa hukum Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya berinisial AR, Advokat Yosep Titirloloby, mempertanyakan langkah penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya yang hanya melakukan penggeledahan di rumah kliennya dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024. Menurut Yosep, penyidik seharusnya juga melakukan penggeledahan di
-
Institut Marhaenisme 27 Minta KPK dan Kejagung Usut Program KDMP Rp212 Triliun
PAPUAVERSE.COM, JAKARTA – Institut Marhaenisme 27 menilai Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) senilai lebih dari Rp212 triliun memiliki persoalan dari sisi landasan hukum dan tata kelola. Lembaga tersebut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Sikap itu disampaikan Direktur Eksekutif Institut Marhaenisme 27, Deodatus Sunda,