Papuaverse.id, SORONG – Kuasa hukum Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya berinisial AR, Advokat Yosep Titirloloby, mempertanyakan langkah penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya yang hanya melakukan penggeledahan di rumah kliennya dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024.
Menurut Yosep, penyidik seharusnya juga melakukan penggeledahan di rumah Kasubag Keuangan Sekretariat DPRP Papua Barat Daya berinisial DM yang disebut turut berperan sebagai juru bayar.
“Yang kami persoalkan bukan penggeledahannya, tetapi kenapa hanya rumah klien kami yang digeledah. Sementara Kasubag Keuangan yang juga merangkap sebagai juru bayar tidak dilakukan penggeledahan. Kami meminta penyidik bertindak profesional dan tidak tebang pilih,” kata Yosep kepada wartawan melalui sambungan telepon, Senin (3/8/2026).
Yosep menjelaskan, AR memang menjabat sebagai bendahara pengeluaran.
Namun, menurutnya, tugas kliennya hanya sebatas mencairkan anggaran berdasarkan persetujuan Sekretaris DPRP.
Ia mengklaim seluruh dana yang telah dicairkan kemudian diserahkan kepada DM yang saat itu menjabat sebagai Kasubag Keuangan sekaligus juru bayar berdasarkan keputusan Sekwan tahun 2023–2024.
“Klien kami setiap mencairkan uang langsung menyerahkan seluruhnya kepada DM karena yang bersangkutan juga merangkap sebagai juru bayar,” ujarnya.
Direktur LBH Gerimis itu menegaskan pihaknya menghormati proses penyidikan yang tengah berlangsung.
Namun, ia meminta penyidik mengusut perkara tersebut secara menyeluruh dengan memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui alur penggunaan anggaran.
Selain itu, Yosep juga mengaku kliennya sempat mengalami intimidasi saat perkara masih berada pada tahap penyelidikan.
Ia berharap penyidik yang menangani perkara tersebut dapat bekerja secara profesional hingga proses hukum selesai.
