Papuaverse.id, SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai menyusun langkah besar untuk menjadikan pangan lokal sebagai pilar pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memperkuat ketahanan pangan masyarakat, tetapi juga mendukung upaya pengendalian perubahan iklim.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Multipol Penyusunan dan Penguatan Kebijakan Pangan Lokal Provinsi Papua Barat Daya yang Selaras dengan Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang berlangsung di Vega Hotel and Convention, Kota Sorong, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya, Viktor Solossa, yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu.
Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, Viktor Solossa menegaskan bahwa Papua Barat Daya memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta beragam komoditas pangan lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak turun-temurun.
Komoditas seperti sagu, pisang, talas, keladi dan berbagai jenis umbi-umbian dinilai tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat Papua.
“Pangan lokal bukan hanya persoalan konsumsi dan ketahanan pangan, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas budaya, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan,” kata Viktor saat membacakan sambutan gubernur.
Menurutnya, pengembangan pangan lokal perlu ditempatkan sebagai agenda strategis pembangunan daerah yang terintegrasi dengan upaya pelestarian lingkungan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen mendukung pembangunan hijau yang menjadikan hutan, ekosistem, dan sumber daya alam sebagai fondasi utama pembangunan.
Langkah tersebut sekaligus mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030, yaitu kondisi ketika sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap emisi karbon lebih besar daripada emisi yang dihasilkan.
Dalam forum tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan bukan dua tujuan yang saling bertentangan. Keduanya justru dapat berjalan seiring melalui penguatan sistem pangan berbasis komoditas lokal, penerapan agroforestri, perlindungan kawasan hutan dan mangrove, serta pemberdayaan masyarakat adat.
Viktor mengatakan hasil diskusi dalam FGD diharapkan menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam Papua Barat Daya.
Pemerintah juga berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi yang aplikatif, mulai dari peningkatan produksi pangan lokal, penguatan akses pasar, pengembangan teknologi tepat guna, hingga perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Ia menambahkan keberhasilan agenda tersebut membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, tokoh agama, maupun generasi muda.
“Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, Papua Barat Daya dapat menjadi contoh daerah yang berhasil membangun ketahanan pangan berbasis potensi lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang,” ujarnya.
FGD Multipol ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas adat, hingga organisasi yang bergerak di bidang konservasi dan pembangunan berkelanjutan.
