Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Upacara tersebut dipimpin Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, yang bertindak sebagai inspektur upacara.
Dalam kesempatan itu, Virgo Eresta Jaya membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid.
Ia menyampaikan bahwa semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga di tengah tantangan zaman yang kini berkembang dari persoalan kedaulatan wilayah menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
“Tepat pada hari ini, 20 Mei 2026, kita kembali merefleksikan momentum fundamental, yaitu semangat 1908 yang menjadi tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara,” ujar Virgo Eresta Jaya.
Menurutnya, pemerintah saat ini terus mendorong berbagai program strategis nasional yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Program tersebut di antaranya makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan, hingga layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
“Kita harus meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Asta Cita sebagai kompas utama yang harus dicapai bersama,” katanya.
Tema Harkitnas tahun 2026 yakni “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”.
Tema tersebut menekankan pentingnya perlindungan dan pembangunan generasi muda sebagai fondasi masa depan bangsa Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.
Kebijakan itu disebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi anak-anak.
Upacara Harkitnas di lingkungan Kementerian ATR/BPN diikuti seluruh pegawai, termasuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta sejumlah pegawai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP.
