Menteri Nusron Wahid Ungkap Alasan Tak Anti Kritik, Sebut Pejabat Harus Siap Dicaci demi Kebijakan yang Lebih Baik

Papuaverse.id, YOGYAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kritik dan masukan masyarakat merupakan elemen penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertema Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang digelar di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026).

Di hadapan ratusan peserta yang didominasi mahasiswa, Nusron menekankan bahwa seorang pejabat publik harus memiliki kesiapan mental untuk menerima kritik, bahkan cibiran dari masyarakat.

“Kalau pejabat tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya lebih baik, maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Nusron.

Menurutnya, keterbukaan terhadap aspirasi publik merupakan salah satu bentuk nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam momentum Bulan Pancasila, Nusron mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk ikut mengawasi dan mengoreksi kebijakan pemerintah apabila dinilai belum sejalan dengan nilai-nilai dasar bangsa.

“Apakah kebijakan publik yang saya ambil sudah sesuai dengan Pancasila atau belum? Kalau belum, mari kita koreksi bersama-sama,” katanya.

Tak hanya berbicara soal pemerintahan, Nusron juga mengaitkan dialog tersebut dengan momentum Malam Tahun Baru Islam yang bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan. Ia mengajak peserta menjadikan pergantian tahun sebagai sarana introspeksi dan perbaikan diri.

Menurutnya, prinsip menjadi lebih baik dari hari ke hari harus diterapkan tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung,” tuturnya.

Karena itu, Nusron menilai setiap kebijakan pemerintah perlu terus dievaluasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik,” tambahnya.

Kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar turut menghadirkan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko.

Namun, dialog yang berlangsung sekitar 30 menit itu akhirnya dihentikan karena situasi di lokasi menjadi kurang kondusif.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Sepyo Achanto, beserta jajaran.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *