Papuaverse.id, JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa sektor pertanahan memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Ossy saat menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/6/2026).
Dalam paparannya di hadapan mahasiswa, Ossy menjelaskan bahwa hampir seluruh program prioritas pemerintah membutuhkan dukungan lahan yang jelas dan terkelola dengan baik.
“Program swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau hingga ekonomi biru semuanya membutuhkan tanah. Di sinilah peran ATR/BPN untuk memastikan program-program Asta Cita dapat berjalan dengan baik,” ujar Ossy.
Ia mengungkapkan, Indonesia memiliki wilayah yang terdiri dari sekitar 77 persen lautan dan 23 persen daratan atau sekitar 189 juta hektare.
Dari total daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan. Sementara sisanya seluas 70,1 juta hektare merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN.
Menurut Ossy, hingga saat ini sekitar 79,5 persen wilayah APL telah berhasil dipetakan.
“Kami masih menyelesaikan pemetaan sekitar 20,5 persen bidang tanah yang tersisa, terutama di wilayah perbatasan dan area yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan,” katanya.
Ia menilai, penyelesaian pemetaan secara menyeluruh akan menjadi dasar penting dalam membangun sistem data pertanahan nasional yang lebih lengkap dan terintegrasi.
Tak hanya itu, Ossy juga menyoroti pentingnya implementasi Kebijakan Satu Peta sebagai langkah strategis untuk mengurangi potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini sering menjadi pemicu sengketa lahan dan konflik agraria.
Menurutnya, masih banyak persoalan pertanahan yang muncul akibat belum terintegrasinya data antara kawasan hutan dan kawasan penggunaan lain.
“Karena itu kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama. Dengan begitu, potensi tumpang tindih dan konflik dapat diminimalkan,” tegasnya.
Melalui percepatan pemetaan dan integrasi data tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap dapat mendukung terwujudnya tata kelola pertanahan yang lebih modern, akurat, dan mampu menunjang berbagai program pembangunan nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
