PAPUAVERSE.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.
Hal itu disampaikan Wamen Ossy saat menghadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy mengungkapkan ada tiga dukungan utama yang akan diberikan Kementerian ATR/BPN, yakni sinkronisasi tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah.
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,” ujar Ossy Dermawan.
Ia menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sedang dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.
Tak hanya di tingkat nasional, penyesuaian tata ruang juga akan dilakukan di daerah agar selaras dengan rencana induk pembangunan kawasan pesisir Pantura Jawa.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga siap mempercepat proses penerbitan KKPR, terutama jika proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional,” tuturnya.
Dalam aspek pengadaan tanah, Wamen Ossy memastikan ATR/BPN siap memberikan dukungan penuh demi memperlancar pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar integrasi data dan peta dapat dilakukan secara optimal.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), menegaskan bahwa pembangunan kawasan pesisir Pantura harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujar AHY.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, wakil menteri, kepala daerah, hingga wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam acara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
