Papuaverse.id, SORONG – Polda Papua Barat Daya terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan paham radikalisme di ruang digital melalui pendekatan edukatif.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggandeng Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sorong Raya dalam kegiatan Silaturahmi dan Dialog Publik yang digelar di Hotel Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, Jumat (24/7/2026).
Mengusung tema “Peran Strategis Mahasiswa Dalam Menangkal Penyebaran Hoaks, Ujaran Kebencian dan Radikalisme di Ruang Siber”, kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat literasi digital sekaligus membangun kesadaran mahasiswa agar mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab.
Direktur Intelkam Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol. Angling Guntoro, S.I.K., mengatakan perkembangan teknologi informasi membawa manfaat besar bagi kehidupan masyarakat.
Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga memunculkan berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, penipuan daring, hingga masuknya paham radikalisme melalui media digital.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, sebagai kelompok intelektual yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan menjadi panutan di lingkungan kampus maupun masyarakat.
“Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai pelopor literasi digital, agen perdamaian, sekaligus mitra Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penyebaran informasi yang benar dan bertanggung jawab,” ujar Angling.
Ia menegaskan, menjaga keamanan tidak hanya menjadi tugas aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Karena itu, kolaborasi antara Polda Papua Barat Daya dan BEM se-Sorong Raya diharapkan mampu memperkuat kesadaran generasi muda untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Dalam kesempatan yang sama, Akademisi Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Kariadi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa hoaks tidak hanya berupa berita bohong.
Menurutnya, penyebaran informasi yang keliru juga dapat berbentuk disinformasi, misinformasi, maupun malinformasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, memecah persatuan masyarakat, hingga mengganggu proses demokrasi.
Ia mengajak mahasiswa untuk membangun budaya berpikir kritis dengan membiasakan memverifikasi setiap informasi sebelum membagikannya kepada publik.
Sementara itu, Akademisi Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong, Udin Latif, S.H., M.H., mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip think before you share dalam menggunakan media sosial.
Menurutnya, setiap pengguna media digital harus membaca informasi secara utuh, memeriksa sumber berita, membandingkan dengan media yang kredibel, serta memastikan waktu publikasi sebelum menyebarkan informasi kepada orang lain.
Ia juga menegaskan bahwa ketidaktahuan terhadap hukum bukan alasan yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab atas penyalahgunaan media digital.
Dialog publik tersebut berlangsung interaktif dengan diikuti mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Terbuka Sorong, Institut Agama Islam Negeri Sorong, Universitas Kristen Papua Sorong, Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Sorong, serta Universitas Nani Bili Nusantara Sorong.
Para peserta aktif menyampaikan pandangan dan pengalaman mengenai tantangan penyebaran informasi di media sosial, sekaligus berdiskusi mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi digital di lingkungan kampus.
Melalui kegiatan ini, Polda Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan edukasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sinergi bersama akademisi, Sahabat Polisi Indonesia (SPI), dan BEM se-Sorong Raya diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang sehat, memperkuat budaya cek fakta, serta membangun generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi informasi.
