papuaverse.id, SLEMAN – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan para lulusan Politeknik Agraria STPN agar tidak hanya menguasai teknologi dan mampu membaca peta, tetapi juga memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan yang hidup di balik setiap bidang tanah.
Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti pada acara wisuda Politeknik Agraria STPN di Sleman, Yogyakarta, Sabtu (5/9/2026).
Menurut Sri Sultan, insan pertanahan memiliki posisi strategis karena pekerjaan mereka bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta,” pesan Sri Sultan.
Ia meminta para lulusan memiliki kemampuan teknologi yang kuat, namun tetap mempertimbangkan aspek keadilan ketika menjalankan tugas.
“Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan. Saudara perlu teguh menjalankan regulasi tetapi tetap arif membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat,” lanjutnya.
Tanah Bukan Sekadar Hamparan
Sri Sultan menilai tanah bagi masyarakat Indonesia bukan sekadar hamparan fisik atau objek administrasi. Tanah merupakan bagian dari jati diri, jejak perjuangan, sekaligus fondasi kehidupan masyarakat.
Di atas tanah, manusia membangun rumah, menghasilkan pangan, membentuk komunitas, hingga menghubungkan kehidupan masa lalu dengan masa depan.
Karena itu, pengelolaan tanah menurut Sri Sultan tidak bisa dilepaskan dari nilai dan kebudayaan masyarakat yang hidup di atas maupun di sekitar tanah tersebut.
Ia kemudian mengangkat filosofi Jawa Hamemayu Hayuning Bawana, sebuah prinsip yang menekankan upaya menjaga keselamatan, ketenteraman dan keharmonisan kehidupan.
Prinsip tersebut, kata Sri Sultan, mengajarkan bahwa setiap intervensi manusia dalam mengelola tanah harus membawa kehidupan menuju kondisi yang lebih adil dan manusiawi.
Pemaknaan tanah sebagai amanah kolektif juga ditemukan di berbagai daerah Indonesia.
Di Minangkabau terdapat konsep Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat dan tanggung jawab lintas generasi.
Di Bali, sistem subak menunjukkan keterkaitan antara tanah, air, pertanian dan spiritualitas melalui filosofi Tri Hita Karana.
Sementara di berbagai wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, hak ulayat menunjukkan bahwa tanah kerap dipandang sebagai ruang hidup bersama yang melekat dengan tanggung jawab sosial suatu marga atau kelompok adat.
“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tutur Sri Sultan.
Di Balik Sertipikat Ada Kehidupan Manusia
Sri Sultan menegaskan, ilmu pertanahan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis seperti pengukuran, pemetaan maupun administrasi. Lebih jauh, ilmu tersebut berhubungan dengan manusia, kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, kepastian hak atas tanah membutuhkan kelembagaan dan tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Di sinilah ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkapnya.
Pesan tersebut secara khusus ditujukan kepada para wisudawan dan wisudawati yang akan memasuki dunia kerja.
Sri Sultan mengingatkan, mereka nantinya akan berhadapan dengan berbagai dokumen pertanahan yang terlihat rutin dan administratif.
Namun, di balik setiap dokumen tersebut terdapat kehidupan manusia yang menggantungkan harapan kepada pelayanan pertanahan.
Karena itu, ilmu dan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan harus diwujudkan melalui pelayanan yang memberikan kepastian, sekaligus tetap mempertimbangkan keadilan dan kondisi sosial masyarakat.
Ia pun berpesan agar para lulusan membawa ilmu mereka ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati.
“Setiap pengukuran diharapkan menjadi jalan menuju kepastian, setiap pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan menjadi jalan menuju ketenteraman sosial,” pungkas Sri Sultan.
Menurutnya, dengan cara pandang tersebut, para lulusan Politeknik Agraria STPN diharapkan mampu menjadi insan pertanahan yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat.
