Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat program sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Target sertipikasi sebanyak 3 juta bidang tanah yang sebelumnya direncanakan selesai pada 2028 kini didorong untuk dituntaskan lebih cepat, yakni pada 2027.
Langkah tersebut dibahas dalam Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR yang digelar Kementerian ATR/BPN di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, mengatakan percepatan program tersebut membutuhkan kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan Komisi II DPR RI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Saya mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih erat demi terwujudnya rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Andi.
Menurutnya, target 3 juta bidang tanah tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh Kementerian ATR/BPN.
Karena itu, sinergi dengan berbagai pihak diperlukan agar program sertipikasi dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat di daerah.
“Itulah kita perlu bersinergi dan bekerja sama, baik dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun dengan teman-teman TA dari Komisi II. Mudah-mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kerja kita di lapangan,” katanya.
Dukungan juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, yang mengikuti kegiatan secara daring.
Ia menyatakan Komisi II DPR RI siap mendukung percepatan sertipikasi 3 juta bidang tanah bagi MBR, termasuk dalam memperjuangkan dukungan anggaran.
“Kami di Komisi II akan dukung 100 persen dan apresiasi yang tadinya target tiga tahun jadi dua tahun. Kami akan perjuangkan anggarannya tersedia,” ujar Mardani.
Ia berharap percepatan program tersebut dapat memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat berpenghasilan rendah.
Sosialisasi tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP.
Dari Kementerian ATR/BPN hadir Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir serta Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Sigit Santosa.
Sementara secara daring hadir Kepala Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang Aini Mulandari, Kepala Bidang Manajemen Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian PKP Wijasena Hendra Kurniawan, serta Kepala Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan dan Perumahan Kementerian PKP Tantra.
Kegiatan tersebut dimoderatori Kepala Bagian Penganggaran Biro Rencana Daviet Haryanto Setyohatmoko.
Sosialisasi diikuti Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia secara daring.
Keterlibatan jajaran BPN di daerah tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi pelaksanaan program sertipikasi tanah bagi MBR untuk mengejar target 3 juta bidang tanah pada 2027.
