Papuaverse.id, SORONG – Tokoh pemuda Papua Barat Daya, Thomas Jefferson Baru, menagih komitmen Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, agar proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berlangsung adil dan tidak didominasi oleh satu daerah tertentu.
Sorotan itu disampaikan Thomas menyusul pengumuman Panitia Seleksi JPT Pratama yang diterbitkan pada 7 Juli 2026 dan ditandatangani Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya.
Thomas mengingatkan Elisa Kambu pada pernyataannya saat melantik sejumlah pejabat pada 9 Februari 2026. Kala itu, gubernur menegaskan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tidak boleh lagi dikuasai atau didominasi oleh satu kelompok maupun satu daerah.
“Saya meminta Pak Gubernur konsisten dengan komitmen yang pernah beliau sampaikan. Papua Barat Daya ini bukan milik satu daerah atau satu suku, tetapi milik lima kabupaten dan satu kota yang sama-sama berjuang menghadirkan provinsi ini,” kata Thomas, Rabu (15/7/2026).
Menurut Thomas, pengisian jabatan strategis harus mencerminkan semangat keadilan dan kebersamaan dengan memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya.
Ia menyebut Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat harus memperoleh ruang yang proporsional dalam struktur birokrasi pemerintah provinsi.
“Kalau semua daerah diberi kesempatan yang sama, maka masyarakat akan merasa memiliki pemerintahan ini. Jangan sampai muncul kesan ada daerah yang dianakemaskan, sementara daerah lain hanya menjadi penonton,” ujarnya.
Thomas juga menegaskan dirinya menolak praktik sukuisme maupun nepotisme dalam proses seleksi pejabat.
Menurutnya, jabatan harus diberikan kepada aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, pengalaman, dan kemampuan menjalankan tugas, bukan karena kedekatan dengan pihak tertentu atau berasal dari kelompok tertentu.
“Yang kita butuhkan adalah birokrasi yang profesional. Kompetensi harus menjadi dasar utama dalam menentukan pejabat, bukan faktor kedekatan ataupun asal daerah,” tegasnya.
Ia turut meminta Panitia Seleksi JPT Pratama bekerja secara independen, objektif, dan transparan sehingga hasil seleksi dapat diterima seluruh masyarakat Papua Barat Daya.
Thomas berharap pejabat yang nantinya terpilih benar-benar mampu membantu Gubernur Elisa Kambu mewujudkan visi dan misi pembangunan Papua Barat Daya.
Secara khusus, ia meminta pemerintah memberi perhatian terhadap daerah-daerah yang selama ini dinilai belum banyak mendapat porsi jabatan strategis, seperti Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Raja Ampat.
“Provinsi Papua Barat Daya dibentuk untuk lima kabupaten dan satu kota. Karena itu, keseimbangan representasi harus menjadi perhatian. Kami akan mengawal proses seleksi ini sampai selesai untuk melihat apakah komitmen Pak Gubernur benar-benar diwujudkan,” pungkasnya.
