Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar kebutuhan RDTR yang terus meningkat sekaligus mendorong proses perizinan berusaha agar semakin cepat.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan kapasitas akademik perguruan tinggi dibutuhkan untuk memperluas kemampuan penyusunan RDTR.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).
Integrasi tersebut turut mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sepanjang Agustus 2026.
Ossy mengatakan semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin besar pula peluang proses perizinan berusaha dapat dilakukan lebih cepat.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat,” katanya.
Menurutnya, percepatan penyusunan RDTR juga akan berdampak terhadap peningkatan penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di Indonesia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana mengungkapkan pemerintah menargetkan 1.703 RDTR dapat diselesaikan sepanjang 2026-2028.
Untuk tahun 2026, target penyelesaian ditetapkan sebanyak 500 RDTR.
Dalam kerja sama dengan perguruan tinggi, ATR/BPN menargetkan penyelesaian 62 paket dengan volume 145 RDTR yang tersebar di 18 provinsi.
Wilayah dengan konsentrasi penyusunan RDTR terbesar berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dan Jawa Barat.
Suyus mengatakan, pihaknya sebelumnya telah meminta kesediaan 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk terlibat dalam program tersebut.
Hasilnya, 38 perguruan tinggi menyatakan bersedia, terdiri dari 20 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 18 perguruan tinggi swasta (PTS) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelas Suyus.
Tahap selanjutnya, ATR/BPN akan membentuk tim pelaksana yang melibatkan para ahli dari perguruan tinggi.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas kapasitas penyusunan RDTR sekaligus mempercepat ketersediaan dokumen tata ruang yang dibutuhkan untuk mendukung kepastian pemanfaatan ruang dan kemudahan berusaha.
Rapat koordinasi tersebut diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia secara daring.
Hadir secara langsung Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang.
