Papuaverse.id, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong transformasi pelayanan pertanahan dengan satu tujuan utama: memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan, perubahan sistem pelayanan pertanahan harus membuat masyarakat memperoleh layanan yang pasti, cepat, dan terukur tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan. “Semangat transformasi yang kita
Penulis: Papua Verse
Balik Nama Sertipikat Ditargetkan 10 Hari, Warga: Bukan Cuma Cepat, Tapi Harus Ada Kepastian
Papuaverse.id, SEMARANG — Mengurus balik nama sertipikat tanah selama ini tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen. Prosesnya melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hingga pemerintah daerah. Kondisi tersebut terkadang membuat masyarakat harus menunggu tanpa mengetahui secara pasti kapan proses peralihan hak atas tanah mereka selesai. Kini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Diduga Lakukan Penipuan, Oknum Ketua Parpol di Maybrat Resmi Dipolisikan
Papuaverse.id, SORONG – Seorang oknum ketua partai politik tingkat Kabupaten Maybrat berinisial AT resmi dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Papua Barat Daya. AT dilaporkan warga Maybrat berinisial OY atas dugaan tindak pidana penipuan terkait persoalan utang senilai Rp1,447 miliar. Laporan tersebut disampaikan OY melalui kuasa hukumnya, Advokat Yosep Titirlolobi, S.H., dari Kantor
Tanpa UU, Tanah Ulayat Rentan: MRPB dan DPR Desak Negara Hadir Lindungi Masyarakat Adat
SINERGI PUSAT DAN DAERAH DORONG PENGESAHAN RUU MASYARAKAT ADAT Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dan MRPB Sepakat Perlindungan Hukum Adat Tak Bisa Ditunda Papuaverse.id, BINTUNI – Dorongan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat [RUU Masyarakat Adat] menguat dari dua arah. Di tingkat pusat, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan komitmen mempercepat pembahasan. Sementara di daerah,
Dari Teluk Bintuni ke Senayan: Desakan Pengakuan MHA dan Pengesahan RUU Masyarakat Adat Menguat
Amanat Pasal 18B UUD 1945: Fraksi PDI Perjuangan dan MRPB Dorong RUU Masyarakat Adat Segera Jadi UU Papuaverse.id, JAKARTA – Di tengah maraknya konflik agraria, suara dari Teluk Bintuni dan Senayan bertemu dalam satu tuntutan: negara harus segera memberi kepastian hukum bagi masyarakat adat. MRPB mendorong pengakuan MHA Marga Esnam dan Isbeined, sementara Fraksi PDI
Menteri Nusron Ungkap 3 Kategori Konflik Agraria, Begini Mekanisme Penyelesaiannya
Papuaverse.id, JAKARTA — Penyelesaian konflik agraria tidak bisa dilakukan dengan satu pendekatan. Status dan penguasaan lahan menjadi faktor utama yang menentukan langkah hukum maupun kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah. Hal itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan DPR RI terkait konflik agraria
ATR/BPN dan Kemendagri Sepakati Integrasi NIB-NOP, PAD dari PBB Ditarget Naik Tanpa Naikkan Tarif
Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyepakati integrasi data Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (10/8/2026). Menteri ATR/Kepala
Balik Nama Sertifikat Ditargetkan Selesai 10 Hari, Verifikasi BPHTB Kini Maksimal 3 Hari
Papuaverse.id, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memangkas waktu verifikasi dan validasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Melalui Surat Edaran Bersama (SEB) yang ditandatangani Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Mendagri Tito Karnavian, proses verifikasi dan validasi BPHTB di pemerintah daerah ditetapkan
Integrasi NIB-NOP, ATR/BPN Klaim PAD PBB Bisa Naik 100 Persen Tanpa Naik Tarif
Papuaverse.id, JAKARTA, — Pemerintah mulai memperkuat sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan melalui integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan tersebut disepakati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB), di Kantor
Polwan Run 2026 Polda Papua Barat Daya Meriah, Polri dan Masyarakat Berbaur
Papuaverse.id, SORONG – Suasana pagi di Kota Sorong, Papua Barat Daya, tampak berbeda. Ratusan peserta dari berbagai kalangan berbaur mengikuti Polwan Run 2026 Polda Papua Barat Daya, Sabtu (8/8/2026). Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 06.30 WIT tersebut berlangsung meriah dengan semangat kebersamaan. Sebelum berlari, seluruh peserta mengikuti doa bersama sebagai ungkapan syukur sekaligus memohon agar
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









