PAPUAVERSE.ID, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan meminta penyusunan anggaran dilakukan secara terukur dan akuntabel.
Menurutnya, anggaran tidak cukup hanya terserap sesuai target. Setiap program yang dibiayai harus memiliki kualitas hasil dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan namun juga diukur dari kualitas output. Kita tidak ingin kegiatan yang asal capai target tapi tolong kualitas output, kepatuhan dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dalu Agung saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 secara daring, Senin (28/9/2026).
Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri”.
Dalu memastikan program, kegiatan dan anggaran Kementerian ATR/BPN diarahkan untuk mendukung agenda pemerintah tersebut melalui pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan dan tata ruang.
Ia meminta para perencana memahami arah kebijakan makro agar program yang disusun tidak berjalan sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan target produktivitas, investasi dan industri.
“Selaku perencana harus paham, secara makronya harus paham, kalau anda akan melakukan kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, penerbitan sertipikat dan seterusnya di kegiatan di 2027 harus diarahkan ke dalam tonggak-tonggak pilar produktivitas, investasi dan industri,” jelasnya.
Dukungan tersebut, lanjut Dalu, dapat dilakukan melalui sejumlah program, di antaranya pembiayaan perumahan dan penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, dukungan kawasan strategis hingga kepastian ruang.
Perkuat Koordinasi dan Pengawasan
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, turut menekankan pentingnya koordinasi internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan anggaran.
Menurutnya, koordinasi diperlukan agar kinerja Kementerian ATR/BPN dapat terus dipantau sekaligus dipertanggungjawabkan.
Sejumlah kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan turut mengawal capaian Kementerian ATR/BPN.
Karena itu, setiap unit kerja diminta menjaga koordinasi dan memperkuat kerja sama yang telah dibangun, termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kantor Staf Presiden (KSP), serta Kementerian PPN/Bappenas.
Andi juga menyinggung kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini baru berjalan di enam provinsi.
“Saya harapkan untuk kerja sama yang sudah kita bangun, walaupun kerja sama dengan KPK kita masih baru di enam provinsi, selanjutnya nanti akan bergerak ke provinsi lain,” ujarnya.
Ia meminta daerah yang belum menjadi lokasi peluncuran kerja sama tersebut dapat mempelajari dan mengadopsi praktik yang telah dilakukan di provinsi yang lebih dahulu menjalankannya.
Pelaporan Diminta Tepat Waktu
Selain penyusunan program dan anggaran, Andi menekankan pentingnya pelaporan kinerja secara tepat waktu dan diperbarui secara berkala.
Seluruh unit kerja diminta disiplin menyampaikan laporan serta memperbarui data pada Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP).
“Jangan lelah untuk memberikan pelaporan yang update untuk memudahkan kita dalam membaca kinerja Bapak/Ibu semua. Pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin memudahkan pemantauan kinerja secara real-time,” kata Andi.
Kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 tersebut berlangsung secara daring dan diikuti sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir turut hadir dalam kegiatan tersebut.
