Papuaverse.id, ACEH TAMIANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meninjau langsung Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (23/7/2026), untuk memastikan pemulihan layanan pertanahan pascabencana hidrometeorologi Sumatera 2025 berjalan optimal. Dalam kunjungannya, Menteri Nusron melihat kondisi gedung dan fasilitas kantor yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat banjir dan tanah longsor.
Papuaverse.id, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan pejabat administrator harus menjadi motor penggerak perubahan yang mampu menghasilkan kinerja berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif. Hal itu disampaikan Dalu Agung saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I hingga III Tahun 2026 yang
Papuaverse.id, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menginstruksikan seluruh jajaran untuk memprioritaskan transformasi layanan pertanahan dan penataan ruang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027. Arahan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 secara daring, Senin (20/7/2026). Menurut
Papuaverse.id, SURABAYA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memasuki fase transformasi organisasi dan pelayanan publik. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan seluruh perubahan yang dilakukan bertujuan menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Nusron saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil)
Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-14 yang diraih secara berturut-turut. Kementerian ATR/BPN kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian
Papuaverse.id, SORONG SELATAN – Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Panitia A pada Rabu (15/7/2026) sebagai salah satu tahapan penting dalam proses pemberian hak atas tanah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan, Bambang Sabta Nugraha, A.PTnh., M.M., didampingi Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kepala Seksi Survei
Papuaverse.id, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 95,73 persen atau sebesar Rp6,128 triliun dari total pagu anggaran Rp6,401 triliun. Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung
Papuaverse.id, SORONG SELATAN – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan memimpin kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) sebagai langkah memastikan seluruh program kerja serta pelayanan pertanahan berjalan secara optimal. Kegiatan tersebut menjadi forum untuk meninjau capaian kinerja setiap bidang, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tugas, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada
Papuaverse.id, SORONG – Tokoh pemuda Papua Barat Daya, Thomas Jefferson Baru, menagih komitmen Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, agar proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berlangsung adil dan tidak didominasi oleh satu daerah tertentu. Sorotan itu disampaikan Thomas menyusul pengumuman Panitia Seleksi JPT Pratama yang diterbitkan
Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi menyepakati pelaksanaan Program Sertipikasi Sektor Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program sertipikasi gratis ini ditargetkan menyasar satu juta bidang tanah pada tahun 2026. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
