Papuaverse.id, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menginstruksikan seluruh jajaran untuk memprioritaskan transformasi layanan pertanahan dan penataan ruang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027.
Arahan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 secara daring, Senin (20/7/2026).
Menurut Dalu Agung, penyusunan program dan anggaran harus berorientasi pada hasil, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita fokuskan yang selama ini jadi isu utama, yaitu transformasi layanan, yang dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penataan proses bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, transformasi layanan diwujudkan melalui pelayanan yang terintegrasi dari awal hingga akhir dengan memberikan kepastian waktu, biaya, persyaratan, serta status penyelesaian layanan.
Selain itu, transformasi juga mencakup penuntasan tunggakan pelayanan, penguatan kepercayaan masyarakat melalui layanan yang transparan dan berintegritas, peningkatan kepatuhan aparatur terhadap regulasi, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga penguatan sistem keamanan dan pemanfaatan data spasial untuk mendukung pengambilan kebijakan.
Sekjen ATR/BPN menilai keberhasilan transformasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia (SDM), penguatan manajemen perubahan, tata kelola organisasi, manajemen risiko, serta transformasi struktur Kantor Pertanahan agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam penyusunan RKA-KL 2027, Dalu Agung meminta seluruh unit kerja menyusun target yang jelas, mulai dari output, volume, lokasi, jadwal pelaksanaan, hingga penanggung jawab program.
Menurutnya, perencanaan yang terukur akan mempermudah pelaksanaan program sekaligus memastikan anggaran negara memberikan manfaat secara optimal.
“Tidak hanya cukup melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah kualitas keluaran, ketepatan waktu, kebermanfaatan, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia untuk memperkuat pengendalian program dan anggaran.
Seluruh pimpinan unit kerja diminta memantau kinerja secara berkala, segera menyelesaikan berbagai hambatan, serta memastikan seluruh jajaran bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
Menutup arahannya, Dalu Agung berharap forum penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, realistis, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
