Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima hasil kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang disusun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kajian tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam memperkuat penyelesaian konflik agraria melalui penguatan regulasi, koordinasi lintas sektor, dan pendekatan berbasis HAM. Wakil
Papuaverse.id, MAKASSAR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menggandeng 28 perguruan tinggi negeri dan swasta di Sulawesi Selatan untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri ATR/Kepala BPN dengan 28 rektor perguruan tinggi di
Papuaverse.id, BATAM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan bersama Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda dan sejumlah anggota Komisi II DPR RI meninjau langsung pelayanan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Batam, Kamis (9/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat berjalan efektif, efisien,
Papuaverse.id, MAKASSAR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan perlindungan lahan pertanian menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Hal itu disampaikan Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi
Papuaverse.id, SORONG SELATAN – Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan turut menghadiri rapat persiapan pelaksanaan dan pelepasan Tim Tata Batas Provinsi Papua Barat Daya yang digelar di Ruang Rapat Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat Daya, Selasa (7/7/2026). Dalam kegiatan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan diwakili oleh Kepala Seksi Survei dan
Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mulai menerapkan sistem pengukuran tanah terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) di Indonesia pada awal Agustus 2026. Kebijakan ini dihadirkan untuk memberikan kepastian waktu pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Kebijakan tersebut diumumkan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat memimpin Rapat
Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kebijakan Pertanahan sebagai bagian dari penguatan materi dan substansi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan, Senin (6/7/2026). Forum yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari
Papuaverse.id, SORONG SELATAN – Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program strategis di bidang pertanahan. Salah satunya dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan dengan mengikuti rapat koordinasi secara virtual pada Jumat (3/7/2026). Rapat tersebut diikuti oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan bersama jajaran sebagai bagian dari upaya menyelaraskan pelaksanaan berbagai program
Papuaverse.id, BUTON – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat perlindungan terhadap tanah ulayat milik masyarakat hukum adat, salah satunya di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Upaya tersebut dilakukan melalui pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat sebagai langkah memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan hak-hak masyarakat adat atas wilayahnya. Hal itu disampaikan Staf Ahli
Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) nasional ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2029. Langkah ini dilakukan untuk menekan laju alih fungsi lahan sekaligus memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Target tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
