Branding, Ekonomi, Infrastruktur, Politik

Tanpa UU, Tanah Ulayat Rentan: MRPB dan DPR Desak Negara Hadir Lindungi Masyarakat Adat

SINERGI PUSAT DAN DAERAH DORONG PENGESAHAN RUU MASYARAKAT ADAT Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dan MRPB Sepakat Perlindungan Hukum Adat Tak Bisa Ditunda Papuaverse.id, BINTUNI – Dorongan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat [RUU Masyarakat Adat] menguat dari dua arah. Di tingkat pusat, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan komitmen mempercepat pembahasan. Sementara di daerah,

Business, Ekonomi, Pertanahan

Menteri Nusron Ungkap 3 Kategori Konflik Agraria, Begini Mekanisme Penyelesaiannya

Papuaverse.id, JAKARTA — Penyelesaian konflik agraria tidak bisa dilakukan dengan satu pendekatan. Status dan penguasaan lahan menjadi faktor utama yang menentukan langkah hukum maupun kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah. Hal itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan DPR RI terkait konflik agraria

Business, Ekonomi, Pertanahan

Balik Nama Sertifikat Ditargetkan Selesai 10 Hari, Verifikasi BPHTB Kini Maksimal 3 Hari

Papuaverse.id, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memangkas waktu verifikasi dan validasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Melalui Surat Edaran Bersama (SEB) yang ditandatangani Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Mendagri Tito Karnavian, proses verifikasi dan validasi BPHTB di pemerintah daerah ditetapkan

Business, Ekonomi, Pertanahan

Integrasi NIB-NOP, ATR/BPN Klaim PAD PBB Bisa Naik 100 Persen Tanpa Naik Tarif

Papuaverse.id, JAKARTA, — Pemerintah mulai memperkuat sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan melalui integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan tersebut disepakati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB), di Kantor

Ekonomi, Hukum & Kriminal, Kesehatan, Olahraga, Sosial

Polwan Run 2026 Polda Papua Barat Daya Meriah, Polri dan Masyarakat Berbaur

Papuaverse.id, SORONG – Suasana pagi di Kota Sorong, Papua Barat Daya, tampak berbeda. Ratusan peserta dari berbagai kalangan berbaur mengikuti Polwan Run 2026 Polda Papua Barat Daya, Sabtu (8/8/2026). Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 06.30 WIT tersebut berlangsung meriah dengan semangat kebersamaan. Sebelum berlari, seluruh peserta mengikuti doa bersama sebagai ungkapan syukur sekaligus memohon agar

Business, Ekonomi, Pertanahan

Pengukuran Tanah Kini Punya Jadwal Pasti, Warga Demak Kaget PBT Terbit Hanya Beberapa Hari

Papuaverse.id, DEMAK – Mengurus sertifikat tanah kini tak lagi identik dengan menunggu jadwal pengukuran yang tidak pasti. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan layanan Pengukuran Terjadwal untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengetahui jadwal pengukuran sejak mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan (Kantah). Kantah Kabupaten Demak menjadi salah

Business, Ekonomi, Pertanahan

Menteri Nusron Targetkan Balik Nama Sertifikat Tanah Selesai 10 Hari, Ini Tahapan Barunya

Papuaverse.id, KUDUS – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong transformasi layanan pertanahan agar masyarakat mendapatkan kepastian waktu dalam mengurus dokumen pertanahan. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meminta pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) se-Jawa Tengah memperkuat sinergi dalam mewujudkan pelayanan pertanahan

Business, Ekonomi, Pertanahan

Urus Sertipikat Kini Lebih Pasti, Warga Bisa Pilih Jadwal Ukur Tanah Sendiri

Papuaverse.id, TANGERANG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat transformasi layanan pertanahan melalui program Pengukuran Terjadwal. Program ini memberikan kepastian kepada masyarakat dengan memungkinkan pemohon memilih sendiri jadwal pengukuran tanah saat mengajukan permohonan sertipikat. Layanan tersebut telah diterapkan di 400 Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia, termasuk Kantah Kota Tangerang dan

Business, Ekonomi, Infrastruktur, Politik, Sosial

LMA Ambel dan Kepala Suku Maya Desak Perda Royalti Sebelum Tambang Kembali Beroperasi

Papuaverse.id, SORONG – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Ambel Raja Ampat, Yulianus Thebu, bersama Kepala Suku Besar Maya Empat Pulau Besar, Mathius Samagita, menyatakan dukungan terhadap pembukaan kembali aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Namun, keduanya menegaskan bahwa aktivitas tambang harus dijalankan secara terbuka, sesuai aturan, serta menjamin hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah. Mathius Samagita

Ekonomi, Inspirasi, Sosial

PT KSM, BPK Kupang dan Masyarakat Adat Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Pulau Kawei

TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT – PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM) bersama Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Kupang Satuan Kerja Raja Ampat dan masyarakat adat Kampung Selpele, Suku Kawei, melaksanakan rehabilitasi ekosistem pesisir di Pulau Kawei, Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu meliputi transplantasi terumbu karang dan penanaman mangrove sebagai tindak lanjut Bimbingan

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.