Papuaverse.id, SORONG SELATAN – Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Panitia A pada Rabu (15/7/2026) sebagai salah satu tahapan penting dalam proses pemberian hak atas tanah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan, Bambang Sabta Nugraha, A.PTnh., M.M., didampingi Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kepala Seksi Survei
Papuaverse.id, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 95,73 persen atau sebesar Rp6,128 triliun dari total pagu anggaran Rp6,401 triliun. Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung
Papuaverse.id, SORONG SELATAN – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan memimpin kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) sebagai langkah memastikan seluruh program kerja serta pelayanan pertanahan berjalan secara optimal. Kegiatan tersebut menjadi forum untuk meninjau capaian kinerja setiap bidang, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan tugas, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada
Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi menyepakati pelaksanaan Program Sertipikasi Sektor Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program sertipikasi gratis ini ditargetkan menyasar satu juta bidang tanah pada tahun 2026. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron
Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima hasil kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang disusun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kajian tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam memperkuat penyelesaian konflik agraria melalui penguatan regulasi, koordinasi lintas sektor, dan pendekatan berbasis HAM. Wakil
Papuaverse.id, MAKASSAR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menggandeng 28 perguruan tinggi negeri dan swasta di Sulawesi Selatan untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri ATR/Kepala BPN dengan 28 rektor perguruan tinggi di
Papuaverse.id, BATAM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan bersama Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda dan sejumlah anggota Komisi II DPR RI meninjau langsung pelayanan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Batam, Kamis (9/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat berjalan efektif, efisien,
Papuaverse.id, MAKASSAR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan perlindungan lahan pertanian menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Hal itu disampaikan Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi
Papuaverse.id, SORONG SELATAN – Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan turut menghadiri rapat persiapan pelaksanaan dan pelepasan Tim Tata Batas Provinsi Papua Barat Daya yang digelar di Ruang Rapat Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat Daya, Selasa (7/7/2026). Dalam kegiatan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan diwakili oleh Kepala Seksi Survei dan
Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mulai menerapkan sistem pengukuran tanah terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) di Indonesia pada awal Agustus 2026. Kebijakan ini dihadirkan untuk memberikan kepastian waktu pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Kebijakan tersebut diumumkan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat memimpin Rapat
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
