Papuaverse.id, SEMARANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan bahwa penerapan good governance dalam organisasi harus dimulai dari disiplin, pembagian tugas yang jelas, serta tata kelola yang tertata dengan baik. Hal itu disampaikan Nusron saat menjadi pembicara dalam Kursus Banser Pimpinan (SUSBANPIM) Angkatan VIII yang digelar di Kabupaten Semarang,
Papuaverse.id, LIMA PULUH KOTA – Sertipikat tanah ulayat kini menjadi benteng penting bagi masyarakat adat di Sumatera Barat dalam menjaga aset nagari agar tetap terlindungi dan tidak hilang di masa depan. Hal itu dirasakan langsung masyarakat Nagari Sitapa, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kepastian hukum atas tanah ulayat dinilai memperkuat posisi ninik mamak dalam menjaga tanah
Papuaverse.id, SORONG SELATAN – Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan tes wawancara bagi pelamar Field Staff yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi administrasi, Rabu (13/5/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Seksi Penatagunaan dan Pemberdayaan, Karola Wamea. Tes wawancara digelar sebagai bagian dari tahapan seleksi untuk menjaring calon Field Staff yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai kebutuhan pekerjaan
Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menggelar rapat koordinasi bersama para bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Selatan di Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menegaskan bahwa penentuan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kewenangan pemerintah daerah. “Pada prinsipnya, yang penting bagi pemerintah pusat adalah angka
Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memastikan sistem transaksi pertanahan kini semakin aman melalui integrasi Sertipikat Elektronik dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui sistem tersebut, proses verifikasi data pertanahan disebut menjadi lebih akurat, transparan, dan minim risiko manipulasi dokumen. Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian ATR/BPN, I Gede Ketut Ary Sucaya
Papuaverse.id, MANADO – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Sulawesi Utara sebagai daerah percontohan transformasi pelayanan publik bidang pertanahan yang terintegrasi. Program tersebut melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dan diarahkan untuk memperkuat tata kelola pelayanan pertanahan agar lebih transparan, efektif, dan bebas dari praktik korupsi. Staf Ahli Bidang
Papuaverse.id, SORONG SELATAN – Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan menggelar Sosialisasi Anti Korupsi bagi seluruh pegawai pada Rabu (6/5/2026). Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan, Bambang Sabta Nugraha, A.Ptnh., M.M.,
Papuaverse.id, MANADO – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menawarkan sembilan program kerja sama kepada pemerintah daerah se-Sulawesi Utara dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah. Program tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Daerah se-Sulut di Wisma Negara Sulut, Selasa
Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Aceh terkait sinergi bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang, Selasa (12/5/2026). Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta itu diwakili Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan. Dalam sambutannya, Dalu Agung menyebut ruang lingkup kerja sama tersebut
Papuaverse.id, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai merumuskan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) di lingkungan Kantor Pertanahan (Kantah) dengan pendekatan berbasis kewilayahan. Langkah ini dibahas dalam rapat daring bersama Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantah se-Indonesia, Senin (11/5/2026). Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan transformasi tersebut diperlukan agar
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
